Partisipasi Politik

Pemaknaan partisipasi Politik
Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas untuk memengaruhi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.  Dan partisipasi politik memiliki sifat spektrum. Menurut mereka, ada dua jenis partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yamg diharapkan oleh masyarakat dalam memberikan mangenai ide. Adapun partisipasi mobilisasi adalah mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik politik, ekonomi maupun sosial.
Sebuah variabel nilai, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau sikap, diantaranya:
a)  kegiatan: pemilihan umum
b) lobbying: upaya perseorangan menghubungi pejabat dengan maksud memengaruhi keputusan
c) kegiatan organisasi: anggota dalam organisasi yang tujuannya memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
d) mencari koneksi: tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah tujuannya memperoleh manfaat bagi segelintir orang.
e) tindakan seseorang: visa mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan cara menimbulkan kerugian fisik.
Terdapat piramida yang dibagi menjadi empat kategori. Bagiam bawah adalah Apolitik (kegiatan masyarakat yang menaati), atasnya adalah kelompok pengamat (mengorientasikan dirinya kehadiran dalam rapat-rapat umum). Satu tingkat diatasnya adalah partisipan (orangorang yang bertugas melakukan kampanye), dan piramida yang tertinggi adalah Aktivis (pemimpin partai)
Menurut Barber, partisipasi bisa dilihat dari tingkat intensitasnya. Maksudnya, intensitas partisipasi individu tergolong dalam dua kategori besar. Yaitu partisipasi intensif (kegiatan individu dalam partai politik), dan partisipasi yang tidak intensif (berkaitan dengan pemilihan umum)
Bentuk kegiatan, menurut Milbrath dan Goel dibaji menjadi empat kategori, yaitu:
1) apatis, orang tidak berpartisipasi
2) spectator, orang yang pernah ikut memilih dalak pemilihan umum
3) gladiator, orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik.
4) pengkritik, mengetahui partisipasi nonkonvensional berupa pengajuan partisipasi
Partisipasi terkontrol hanya akan menyebabkan kritis partisipasi politik sehingga yang terjadi adalah irasionalnya perilaku politik masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Teori Elite Politik

Elite secara etimologis berasal dari kata eligere, yang berarti memilih. Kata "elite" menunjuk pilihan, pilihan bangsa,budaya,kelompok usia,dan orang-orang yang menduduki posisi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, elite adalah sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Menurut Pareto,umumnya elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Membagi masyarakat dalam dua kelas. Pertama , lapisan atas, yaitu elite yang memerintah( governing elite)  dan elite yang tidak memerintah ( nongoverning elite) . Kedua, lapisan lebih rendah ( nonelite). Dari beberapa pandangan, dapat disimpulkan bahwa elite mempunyai kedudukan utama atau dominan dalam struktur masyarakat. Kedudukan tersebut didasarkan atas kemampuannya dalam membentuk atau menciptakan nilai-nilai yang diakui dan dihargai tinggi oleh masyarakat. Secara umum, terdapat tiga ...
Baca selengkapnya

Teori Kekuasaan

Menurut Charles F. Audrain mendefinisikan kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan dibedakan dengan kewenangan. Hal ini karena kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kekuasaan merupakan gejala yang lumrah dan terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.  Dalam bagian lain, Charles F. Andrian mengemukakan bahwa sumber kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah dapat berasal dari hal berikut: Hak memerintah berdasarkan dan tradisi yaitu kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara terus menerus dalam masyarakat.  Hak memerintah berasal dari Tuhan, dewa, atau wahyu Hak memerintah berasal daribkualitas pribadi sang pemimpin Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental...
Baca selengkapnya

Teori Sistem dan Teori Negara

A. Pendahuluan      Upaya oleh para ahli politik sejak zaman klasik yaitu dalam istilah monarki, aristokrasi, dan demokrasi serta para pemikir modern, seperti F.X. Sutton yang menjelaskan fenomena masyarakat dalam perspektif sistem, sekalipun tidak secara khusus menjelaskan "teori sistem" sebagaimana dilakukan oleh David Easton.        Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Sementara itu, pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton. Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu.  Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas)  seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan suatu negara. Pendekatan sistem politik diajukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat...
Baca selengkapnya