YUK LIBURAN KE MAJALENGKA!

 https://youtu.be/Jhs8fRmMN_8?si=BD7KRhX_pN0UrQHH


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Teori Sistem dan Teori Negara

A. Pendahuluan      Upaya oleh para ahli politik sejak zaman klasik yaitu dalam istilah monarki, aristokrasi, dan demokrasi serta para pemikir modern, seperti F.X. Sutton yang menjelaskan fenomena masyarakat dalam perspektif sistem, sekalipun tidak secara khusus menjelaskan "teori sistem" sebagaimana dilakukan oleh David Easton.        Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Sementara itu, pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton. Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu.  Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas)  seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan suatu negara. Pendekatan sistem politik diajukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat...
Baca selengkapnya

Teori Kekuasaan

Menurut Charles F. Audrain mendefinisikan kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Kekuasaan dibedakan dengan kewenangan. Hal ini karena kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kekuasaan merupakan gejala yang lumrah dan terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk hidup bersama.  Dalam bagian lain, Charles F. Andrian mengemukakan bahwa sumber kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah dapat berasal dari hal berikut: Hak memerintah berdasarkan dan tradisi yaitu kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara terus menerus dalam masyarakat.  Hak memerintah berasal dari Tuhan, dewa, atau wahyu Hak memerintah berasal daribkualitas pribadi sang pemimpin Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental...
Baca selengkapnya

Partisipasi Politik

Pemaknaan partisipasi Politik Menurut Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas untuk memengaruhi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.  Dan partisipasi politik memiliki sifat spektrum. Menurut mereka, ada dua jenis partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yamg diharapkan oleh masyarakat dalam memberikan mangenai ide. Adapun partisipasi mobilisasi adalah mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik politik, ekonomi maupun sosial. Sebuah variabel nilai, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau sikap, diantaranya: a)  kegiatan: pemilihan umum b) lobbying: upaya perseorangan menghubungi pejabat dengan maksud memengaruhi keputusan c) kegiatan organisasi: anggota dalam organisasi yang tujuannya memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. d) mencari koneksi: tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap peja...
Baca selengkapnya